Halaman:UU 17 2014.pdf/121

disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB IV
DPD

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 246

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 247

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 248

DPD mempunyai fungsi: pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;