Halaman:UU 2012 13.djvu/6

mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; menciptakan pemerintahan yang baik; dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui: pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur; pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum; pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY; mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat. Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui: pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY. Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui: pelaksanaan prinsip efektivitas; transparansi;