Halaman:UU 23 2007.djvu/10

Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa penyelenggaraan: prasarana perkeretaapian; dan/atau sarana perkeretaapian. Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa penyelenggaraan: prasarana perkeretaapian; dan/atau sarana perkeretaapian.

Pasal 18

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan: pembangunan prasarana; pengoperasian prasarana; perawatan prasarana; dan pengusahaan prasarana.

Pasal 19

Pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib: berpedoman pada ketentuan rencana induk perkeretaapian; dan memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.