Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan
kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat
administrasi.
Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri
mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan
gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan
bupati/wali kota.
Pasal 351
Masyarakat
berhak
mengadukan
penyelenggaraan
pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman,
dan/atau DPRD.
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.
Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
