Halaman ini telah diuji baca
- dapat dicapainya target penerimaan negara yang ditetapkan dari sektor perdangangan internasional;
- tidak terjadinya perubahan-perubahan dalam situasi internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi internasional Republik Indonesia.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
- Cukup jelas.
Pasal 2
- Cukup jelas.
Pasal 3
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu lintas pembayaran luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan Pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
- Masalah kebijaksanaan kredit dan lalu lintas pembayaran luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan Pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Cukup jelas.
Pasal 4
- Cukup jelas.
Pasal 5
- Pasal ini menentukan bahwa jika diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tambahan dan Perubahan, maka pengajuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1979/1980.
Pasal 6
- Perhitungan Anggaran Negara dimaksud dalam pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 7
- Cukup jelas.
Pasal 8
