Halaman:UU 30 2014.pdf/11

Halaman ini telah diuji baca

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11 -

menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat; dan
mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
1. peraturan perundang-undangan; dan
2. AUPB.
3. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian . . .