Halaman:UU 30 2014.pdf/14

Halaman ini telah diuji baca

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 - Paragraf 2 Atribusi

Pasal 12

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
1. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
2. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
3. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Paragraf 3 Delegasi

Pasal 13

Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
1. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

b. ditetapkan ...