Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
akte pendirian badan hukum Indonesia; dan
izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.
Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.
Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
BAB VII PEMBINAAN
Pasal 57
Badan melakukan pembinaan mengenai pemakanan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT.
Pembinaan penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
penyelenggara IGT; dan
pengguna IG.
Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
