Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/333

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 5

   Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi; menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha; mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi; mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi; memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha dalam rangka penanaman modal asing; menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;