Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/496

Halaman ini telah diuji baca

Pasal 59

Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

PIHK wajib:
1. memfasilitasi pengurulsan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;
2. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;
3. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;
4. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;