Halaman:UU Nomor 22 Tahun 2009-LLAJ.djvu/15

Halaman ini telah diuji baca

- 15 -

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:
1. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
2. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
3. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
4. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

Pasal 17

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.
Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
4. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:
1. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
2. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
3. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan