Halaman:UU Nomor 27 Tahun 2007.pdf/15

Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada: Orang perseorangan warga negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau Masyarakat Adat.

Pasal 19

HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.