Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan
perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak
pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat
dalam perjanjian.
Dalam hal tertentu, jangka waktu perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan.
HAT yang berada di Ibu Kota Nusantara wajib
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
HAT yang diberikan yang tidak dimanfaatkan sesuai
dengan tujuan peruntukannya dapat dibatalkan.
Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan
persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pasal 17
Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.
Bagian Ketiga Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 18
Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu
Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN
Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap
kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
