Halaman:UU Nomor 3 Tahun 2022.pdf/23

Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara: penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, dan/atau tender.

Pasal 30

Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: Barang Milik Negara, dan/atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai. Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 31

Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disediakan melalui: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.