Halaman:UU Nomor 3 Tahun 2022.pdf/26

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

Pasal 38

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.