Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 66
Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X MASYARAKAT HUKUM ADAT
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 67
Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 68
Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,
