Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf/5

Halaman ini telah diuji baca

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 5

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
1. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
2. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 6

Penyidik adalah :
1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 7

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :