Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/10

Halaman ini tervalidasi

Dihapus. ^{∗∗∗∗)}

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 17

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. ^∗)
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. ^∗)
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ^∗∗∗)

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 18

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. ^∗∗)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. ^∗∗)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. ^∗∗)
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. ^∗∗)
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. ^∗∗)

Keterangan: