Halaman:Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.pdf/18

melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia; menerbitkan dan mencabut SIP2MI; menyelenggarakan pelayanan penempatan; melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial; memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia; memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan; mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: Badan; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 50

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

18 / 43