Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.pdf/17

Pasal 29

Majelis Masyayikh bertugas: menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren; memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren; merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren; merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Pasal 30

Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e disampaikan kepada Menteri. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan: pemetaan mutu; perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.