Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956.pdf/24

-24-

Pasal 44

Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha-usaha Propinsi termaksud dalam pasal 43. Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli perikanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa Propinsi tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.

Pasal 45

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah dari daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Lusat dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka angka untuk kepentingan perikanan darat, dan memberi laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya kepada Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

II. Tentang penyelidikan dan percobaan.

Pasal 46

Segala penyelidikan dalam lapangan perikanan darat adalah semata-mata urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 47...