Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009.djvu/3

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos. Orang adalah orang perseorangan ataupun badan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pos diselenggarakan berdasarkan asas: kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; persatuan; kebangsaan; kesejahteraan; keamanan dan keselamatan; kerahasiaan; perlindungan; kemandirian; dan kemitraan.

Pasal 3

Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk: meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;