Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/101

- 91 -

memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan ; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan emperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.

25. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pemerintah . . .

SK No 176102 A