Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/249

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-239-

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib:

memahami dan menaati peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; dan melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:

pajak daerah; dan retribusi daerah.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

peringatan tertulis;