Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/279

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 269 -

Pasal 17

Setiap kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya serta Dekomisioning Reaktor Nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Inspeksi terhadap Instalasi Nuklir dan instalasi yang memanfaatkan Radiasi Pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari Limbah Radioaktif tingkat tinggi. Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Ketentuan...

SK No 176280A