Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/281

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 271 -

Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi: pembangunan sumber daya manusia; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan; dan penyediaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong bagi Industri.

2. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan Industri. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor Bahan Baku dan/atau bahan penolong untuk Industri sesuai dengan rencana kebutuhan Industri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50...

SK No 176282A