Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/285

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 275 -

pemberian kompensasi kerugian.

Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Industri kecil; Industri menengah; dan Industri besar.

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

9. Pasal 102 dihapus.

10. Ketentuan...