Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/324

-314-

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; pendampingan dalam PPH; publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan; dan pengawasan Produk Halal yang beredar. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 638, dan Pasal 63C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH menggunakan sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dibangun secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63B

Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

Pasal 63C

Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.