Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/354

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 10

   Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 20

   Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: kecil; menengah; dan besar. Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: penjualan tahunan; kemampuan keuangan; ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

(3) Kualifikasi . . .

SK No 176355 A