Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/38

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 belum ditetapkan, gubernur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

(9) Dalam...

SK No 176039 A