Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/39

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-29-

1. Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh gubernur, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

14. Pasal 24 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten mengacu pada:
   1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
   2. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang; dan
   3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten harus memperhatikan:
   1. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang kabupaten;
   2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
   3. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
   4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   5. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
   6. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26...

SK No 176040 A