Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/457

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-447-

Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh Lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat Pelayanan diselenggarakan oleh: Badan Usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; atau Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan Usaha Bandar Udara yang memindahtangankan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

70.Ketentuan...

SK No 176458 A