Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 457 -

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 35

   Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 60

   Setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keterangan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106...