Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 480 -

Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 14

   Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: Produksi Pangan dalam negeri; Cadangan Pangan Nasional; dan/atau Impor Pangan. Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan nontarif.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 15

   Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.

(2) Dalam...

SK No 176491 A