Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/503
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 493-
jasa konsultan Pariwisata;
jasa pramuwisata;
Wisata tirta; dan spa.
Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 16 dihapus.
Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:
menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
