Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/514

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-504-

12. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.

13. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan. Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diaturdalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94...