Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/533

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 523 -

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan:

badan usaha milik negara; dan/atau
badan usaha milik swasta,

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:
1. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;
2. menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan asional Industri Pertahanan;
4. mengoordinasikan kerja sama mengembangkan Industri Pertahanan;
5. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan dalam rangka luar negeri memajukan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan;

f. menetapkan...

SK No 171534 A