Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/549

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-539-

Bagian Kedua
Ketenagakerjaan

Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:

lembaga Pelatihan Kerja pemerintah; lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.