Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 586 -

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M. Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M. Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama tanggal 2 November 2022. Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 89

Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam: suatu rantai produk umum; ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

(3) Saling . . .

SK No 171596 A