Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/693

- 683 -

Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan minimal: peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; rencana dan sumber pembiayaan; persetujuan lingkungan; hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 5O% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setelah KEK ditetapkan: Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

8. Pasal 11 . .

SK No 171693 A