Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/89
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 79 -
Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup dan;
mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.
Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan
Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
