Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/90

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-80-

Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ...

SK No 176091 A