Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/93

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-83-

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Pasal 36 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila: persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

16. Pasal 38 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

18. Pasal 40 . . .

SK No 176094 A

.