Halaman:Undang undang pokok agraria dan landreform.pdf/39

Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal II ajat (2), pasal III ajat (1) dan (2) pasal IV ajat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ajat (2).

Pasal 9.

Hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Ketiga

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur tersendiri.

Keempat

Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas-swapradja jang masih ada pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. Hal-hal jang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kelima

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan penggunaan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960.
Sekretaris Negara,
TAMZIL.

---

34