Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974: Perbedaan antara revisi

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

 

 

DASAR PERKAWINAN

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

 

 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

 

 

PENCEGAHAN PERKAWINAN

(5). Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

 

 

BATALNYA PERKAWINAN

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

PERJANJIAN PERKAWINAN

(4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 

 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

 

 

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

 

 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

 

 

KEDUDUKAN ANAK

(2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

 

 

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

(2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

 

 

PERWALIAN

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

 

 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Kedua

 

 

Pasal 56

 

 

 

Bagian Ketiga

(2). Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

 

 

KETENTUAN PERALIHAN

(2). Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

 

 

KETENTUAN PENUTUP