Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:Logo Presiden RI.png|center|130px]]

 

 

<poem>

 

(1) Untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya - Madura (Suramadu), dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, yang untuk selanjutnya disebut Badan Pengembangan Suramadu.

(2) Wilayah Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup wilayah Surabaya, Pulau Madura dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

(3) Badan Pengembangan Suramadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

(1) Badan Pengembangan Suramadu berkedudukan di Surabaya.

(2) Dalam hal diperlukan, Badan Pengembangan Suramadu dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

 

Badan Pengembangan Suramadu terdiri dari:

a. Dewan Pengarah; dan

b. Badan Pelaksana.

 

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

:a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu;

(2) Dewan Pengarah melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden.

 

Dewan Pengarah terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

:::11. Gubernur Provinsi Jawa Timur.

 

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat.

(2) Rincian tugas, susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengarah berwenang untuk:

a. meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu;

b. meminta masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu.

 

(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

:a. Kepala Badan Pelaksana;

(4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana dapat mengangkat pejabat lainnya.

 

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi dan pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.

(2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan.

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir oleh Presiden, apabila:

(3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditentukan oleh Kepala Badan Pelaksana.

 

Remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi serta pejabat lain pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu;

h. melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.

 

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Dewan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan Pelaksana:

a. berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait;

c. memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

 

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah dan mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Tata Ruang yang berlaku pada wilayah Suramadu.

 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta mengefektifkan dan mengefisienkan pengembangan wilayah Suramadu, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, mendelegasikan sebagian kewenangannya yang terkait dengan tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada Kepala Badan Pelaksana.

 

Kegiatan dekonsentrasi yang terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu dikoordinasikan dengan Badan Pelaksana.

 

(1) Untuk menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, dan huruf d, dibentuk Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan.

(2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan dalam pengembangan dan pengusahaan atas dasar kerja sama dengan Perusahaan Perseroan.

 

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lain yang sah.

(2) Dana pengembangan wilayah Suramadu yang dikelola Badan Pelaksana dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Pelaksana, dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

(3) Alokasi dana untuk seluruh kegiatan pengembangan wilayah Suramadu yang dibiayai APBN dan non-APBN dikoordinasikan dengan Badan Pelaksana.

 

(1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Pengguna Anggaran.

(2) Rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

 

(1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Suramadu.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja.

(6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan audit mengenai pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu.

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya - Madura tetap dilaksanakan oleh instansi yang mendapatkan penugasan pembangunan Jembatan Surabaya - Madura berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura, dan untuk selanjutnya diserahkan pengelolaannya beserta aset yang digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya - Madura kepada Badan Pengembangan Suramadu, setelah ditetapkannya badan usaha pemenang pelelangan jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

4. Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

</poem>