Halaman:Amandemen I UUD 1945.djvu/1: Perbedaan antara revisi

PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, melaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-

sungguh hal- ha l yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara,

serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal

15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang- undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut

agama,

atau

berjanji dengan

sungguh- sungguh di hadapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik - baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang- undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang

dan peraturannya dengan selurus - lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh- sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik -baiknya dan

seadil- adilnya, memegang teguh Undang- undang Dasar dan menjalankan segala undang-