Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999: Perbedaan antara revisi

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

;'''Menimbang:'''

'''Mengingat:'''

 

 

Dengan persetujuan

# Setiap Partai Politik mempumai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.

# Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya.

 

==BAB II Syarat-syarat Pembentukan ==

 

===Pasal 4===

# Departemen Kehakiman Republik Indonesia hanya dapat menerima pendaftaran pendirian Partai Politik apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.

# Pengesahan pendirian Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

 

===Pasal 9===

 

Partai Politik berkewajiban:

:d. menyukseskan pembangunan nasional;

:e. menyukseskan perryelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

 

==BAB V Keanggotaan dan Kepengurusan==

 

:4. Partai Politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.

 

===Pasal 13===

# Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.

# Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

 

===Pasal 14===

# Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.

# Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.

 

===Pasal 15===

 

# Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuanganya setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

# Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

==BAB VII Pengawasan dan Sanksi==

 

:d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

 

===Pasal 17===

# Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

# Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

 

===Pasal 18===

# Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini.

# Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

 

===Pasal 19===

undang-undang ini serta wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan

undang-undang ini.

 

==BAB IX Kententuan Penutup==

# Sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini maka undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi.

# Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

===Pasal 22===

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan