Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k (uu)
k
a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka
pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang
penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;<br>
b. bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh
perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya
varietas unggul;<br>
c. bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama
pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas
unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna
mendorong pertumbuhan industri perbenihan;<br>
d. bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan
maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman
tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu
diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut
secara memadai;<br>
e. bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas
tanaman perlu diatur dengan undang-undang;<br>
f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan e,
dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan
 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3680);<br>
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478);<br>
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);<br>
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);<br>
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);<br>
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).<br>
 
Dengan persetujuan bersama antara
52

suntingan