Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi/BAB I PENDAHULUAN/Kerangka Teori/Checks and Balances System: Perbedaan antara revisi

<b>'''2. Checks and Balances System</b>'''

Sebagaimana telah menjadi kemakluman bersama, John Locke

(1632-1704) memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan.<ref>Sir Ivor Jennings membedakan pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam

arti material dan formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material ialah pemisahan

kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam

fungsi tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya

pemisahan kekuasaan itu pada tiga badan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah apabila

pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. Sir Ivor Jennings, The Law

and the Constitution, 4th edition, (London:The English Language Book Society, 1976),

hal. 22. Robert M. McIver mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material

disebut dengan pemisahan kekuasaan (separation of powers), sedangkan pemisahan

kekuasaan dalam arti formal disebut dengan pembagian kekuasaan (division of powers).

Robert M. McIver, The Modern State, (Oxford: Oxford University Press, 1950), hal. 364</ref>

Menurutnya, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi

politik totaliter<ref>Dalam konsep negara modern, totaliter ini merupakan kebalikan dari demokrasi.

Sidney Hook,“Democracy” [Demokrasi: Sebuah Tinjauam Umum], dalam Denny J.A.,

Jonminofri, Rahardjo, eds., Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum

Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia bekerja sama

dengan The Asia Foundation, 1989), hal. 33; Gwendolen M. Carter dan John H. Herz,

“Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik”, dalam Miriam

Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Cet. III, (Jakarta: Gramedia, 1980), hal. 88</ref> bisa dihindari dengan adanya pembatasan

kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara

mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga.

Hal ini, menurut Locke, dilakukan dengan cara memisahkan

kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif

(legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan

federatif (federative power).<ref>John Locke, Two Treatises of Government, New Edition, (London: Everyman,

1993), hal. 188</ref> Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental lainnya.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undangundang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan

legislatif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang

berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan

menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antarnegara, dan

transaksi-transaksi dengan negara asing. Ketiga cabang kekuasaan

tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang berkenaan dengan

tugas maupun fungsinya dan mengenai alat perlengkapan yang

menyelenggarakannya.<ref>Ibid</ref> Dengan demikian, tiga kekuasaan tersebut

tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk

mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak

yang berkuasa<ref>Abad ke-20 merupakan awal terjadinya kecenderungan semakin leluasanya

kekuasaan eksekutif. Penyebabnya adalah (1) gelombang dekolonisasi dan terbentuknya negara-negara baru dengan tahap-tahap konsolidasi awal yang memerlukan

pemusatan kekuatan di tangan pemerintah; (2) munculnya era perang dingin yang

membelah dunia ke dalam dua blok Barat dan Timur yang diikuti persaingan perebutan

pengaruh antarblok; (3) timbulnya fenomena perang antarnegara yang memacu

peningkatan anggaran militer di berbagai negara; (4) semakin kompleksnya lingkup

tugas-tugas pemerintahan seiring dengan perkembangan jaman; dan (5) munculnya

ketidakpuasan umum terhadap praktek multipartai yang dianggap sebagai biang keladi

instabilitas internal di berbagai negara. Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah

Press, 1996), hal. 106-116; Jimly Asshiddiqie,“Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi

Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal

13 Juni 1998, hal. 10</ref>. Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatasi,pemegang kekuasaan tidak bisa dengan mudah melakukan

penyalahgunaan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang

harus dilaluinya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar hakhak asasi warga negara akan lebih terjamin.<ref>Lihat misalnya C.F. Strong, Modern Political Constitution, (London: Sidwick &

Jackson, 1973), hal. 245-247</ref> Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang

membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif,

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.<ref>Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, tidak ada saling campur tangan di

antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, dalam ajaran Trias Politica

terdapat suasana checks and balances. Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan

Menurut UUD 1945, Edisi II, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 19</ref> Dalam hal ini,

kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu karena

pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan hak-hak asasi

manusia dijamin. Montesquieu sangat menekankan kebebasan

kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan

terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi

korban despotis raja-raja.<ref>Montesquieu, Membatasi Kekuasaan:Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang [The

Spirit of the Laws], (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 44-55. Kenyataan bahwa

Montequieu sebagai seorang yang berprofesi hakim ikut mempengaruhi cara berpikirnya

yang sangat mementingkan kekuasaan yudikatif. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara,

Cet. IV, (Jakarta:Aksara Baru, 1985), hal.2</ref>

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh

perhatian yang sangat besar terhadap kemedekaan kekuasaan

yudikatif. Argumentasi yang dapat dikemukakan pemikiran ini

adalah bahwa dengan adanya kekuasaan yudikatif yang merdeka,

hak-hak warga negara dapat terlindungi secara maksimal dari korban

despotis kekuasaan. Menurut C.F. Strong, kekuasaan legislatif,

eksekutif dan yudikatif inilah yang secara teknis disebut dengan

istilah Government (Pemerintah) yang merupakan alat-alat

Dalam doktrin Trias Politica, baik dalam pengertian

pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang

harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam negara hukum

harus bebas dari campur tangan badan eksekutif.<ref>Budiardjo, op. cit., hal. 227</ref> Hal ini

dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi secara

sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin

hak-hak asasi manusia. Melalui asas kebebasan kekuasaan yudikatif

diharapkan keputusan yang tidak memihak dan semata-mata

berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta hati

nurani hakim dapat diwujudkan.<ref>Budiardjo, op. cit.</ref> Dengan demikian, kekuasaan

yudikatif atau kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat

penting, karena memegang kekuasaan untuk menangani dan

menyelesaiakan konflik dalam segala derivasinya yang terjadi dalam

kehidupan sebuah negara.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh melampau batas

kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi.

Dalam kerangka inilah, diperlukan adanya ajaran mengenai checks

and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara

lembaga-lembaga negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan

saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang

lebih powerful dari yang lain.<ref>Ibid., hal. 153</ref>